E = M C² merupakan rumus yang paling terkenal di dalam dunia ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh Albert Einstein. Rumus ini menjelaskan bahwasanya jumlah energi adalah sama dengan berat massa dikalikan dengan kuadrat daripada kecepatan cahaya.
Adapun rumus ini ternyata dapat juga digunakan di dalam sebuah tatanan perekonomian baik itu dalam perekonomian pribadi seperti bagi para pekerja dan/atau pengusaha, dalam perekonomian perusahaan, dalam perekonomian negara, dalam perekonomian regional dan dalam perekonomian internasional.
Rumus ini di dalam tatanan perekonomian dapat diterjemahkan sebagai berikut :
E = M C²
Earns atau pendapatan yang diterima adalah sebanding dengan modal (jumlah uang yang dimiliki) dikalikan dengan kecepatan perputaran modal tersebut.
Di dalam hal ini ternyata modal (jumlah uang) itu bukan segalanya. Hal yang lebih penting yaitu kecepatan perputaran modal ternyata jauh lebih penting atau bersifat lipat ganda (multiplier) dengan adanya fungsi kuadrat (²) di dalam rumusan tersebut.
Oleh karena itu perlu kita pahami sebenarnya hal-hal apa saja yang mempengaruhi kecepatan perputaran modal tersebut. Hal-hal tersebut adalah :
1. Ketersediaan sarana transportasi yang murah, aman dan efektif,
2. Sumber daya manusia yang cekatan dan sigap,
3. Dukungan ekonomi yang kuat dari pemerintah seperti dalam kemudahan administrasi usaha,
4. Dukungan informasi pasar yang lengkap dan akurat kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar
5. Faktor pertahanan yang kuat dan keamanan yang terjamin
6. dan lain-lain
Dalam penerapannya di dalam tatanan perekonomian dalam negeri maka untuk menciptakan kecepatan perputaran modal yang bersifat lipat ganda (multiplier) dan ternyata jauh lebih penting tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan armada kereta api yang menyeluruh dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang masih berkembang dimana sebagian penduduknya berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebagai negara yang sedang berkembang maka sudah tentunya sarana transportasi publik khususnya kereta api sangat dibutuhkan sekali sebagai contohnya :
Masyarakat di Pulau Sumatera sangat dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai mobilitas yang tinggi yang memerlukan sarana trasnsportasi yang cepat dan murah. Masyarakat Pulau Sumatera juga perlu untuk didukung kegiatannya melakukan berbagai aktivitas baik di daerah pusat perdagangan, daerah pengumpul barang dagang, daerah tujuan wisata, dll.
Masyarakat di Pulau Papua (NKRI) yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia yang sebagian wilayahnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu pulau terbelakang di kawasan Indonesia. Oleh karena itu jelas sangat membutuhkan dukungan penuh dalam mobilitas perekonomian. Masyarakat Indonesia di Pulau Papua (NKRI) merupakan salah satu kawasan yang tertinggal di daerah timur Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan sarana transportasi yang murah, aman dan efektif dalam menunjang aktivitas perekonomian di daerah Papua (NKRI) yang kaya akan segala sumber kekayaan alam.
Masyarakat di Pulau Kalimantan juga mempunyai banyak kesulitan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan mobilisasi antara di daerah pusat perdagangan, daerah pengumpul barang dagang, daerah tujuan wisata, dll sehingga memerlukan sarana transportasi yang cepat, murah dan efisien.
Masyarakat di Pulau Sulawesi yang merupakan salah satu pulau yang sangat berkembang perekonomiannya saat ini juga memerlukan sarana transportasi yang dapat menjangkau di daerah pusat perdagangan, daerah pengumpul barang dagang, daerah tujuan wisata, dll.
Oleh karena itu sebagai solusi terhadap masalah transportasi yang sangat krusial dalam menciptakan faktor kecepatan perputaran uang yang ternyata sangat penting sekali di dalam perekonomian maka perlu dibangun sarana transportasi yang murah, cepat dan efektif seperti KERETA API yang menyeluruh di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua (NKRI) dan Pulau Sulawesi. Oleh karena itu PT. Kereta Api (Persero) perlu benar-benar dibantu oleh pemerintah, Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi di berbagai pulau-pulau besar di Indonesia. Bantuan ini dapat berupa bantuan dana, bantuan pengawasan, keberpihakan peraturan, dll untuk benar-benar memfokuskan PT. Kereta Api (Persero) sebagai salah satu BUMN yang berkualitas nasional dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan menciptakan pelipat ganda bagi perekonomian dengan mempercepat perputaran uang yang sangat vital dalam penataan perekonomian nasional.
Untuk selanjutnya PT. Kereta Api (Persero) perlu membangun rel kereta api yang menyeluruh antara pusat-pusat propinsi di Pulau Sumatera mulai dari Banda Aceh sampai dengan Bandar Lampung. Hal ini perlu segera dilakukan secepatnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah di Pulau Sumatera. Adapun hal ini didahulukan karena nantoinya jelas sangat dibutuhkan sekali dalam menghubungkan rel kereta api antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam Jembatan Selat Sunda yang akan mulai dibangun tahun 2010.
Selanjutnya PT. Kereta Api (Persero) perlu membangun rel kereta api di Pulau Papua (NKRI) yang merupakan pulau kedua terbesar di dunia dan kaya akan kekayaan alam tetapi merupakan pulau terbesar yang termiskin di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Pulau Papua jelas sangat membutuhkan bantuan sarana transportasi kereta api yang merupakan sarana transportasi yang murah, efektif dan efisien dalam memajukan perekonomian secara cepat di daerah yang sangat tertinggal seperti Pulau Papua (NKRI).
Selanjutnya PT. Kereta Api (Persero) perlu membangun rel kereta api di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang merupakan pulau-pulau yang memiliki peran penting di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Pulau Sulawesi merupakan pulau yang berkembang pesat dan menjadi salah satu jangkar perekonomian di daerah timur NKRI yang tercinta ini. Kalimantan merupakan pulau yang sarat dengan kekayaan alam dan kekurangan dalam sarana transportasi.
Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas PT.Kereta Api (Persero) sangat perlu dibantu oleh pemerintah, Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menciptakan faktor yang sangat penting di dalam tatanan perekonomian suatu negara yaitu faktor kecepatan perputaran modal yang lebih penting dari pada modal dan bersifat lipat ganda (multiplier) dalam membangun perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai bersama ini.
2. Dukungan penuh kepada Departemen Pendidikan Nasional Nasional di tingkat daerah.
Departemen Pendidikan Nasional di daerah-daerah perlu didukung secara penuh oleh Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (yang diharapkan nantinya sudah membuka cabang-cabangnya di berbagai daerah di NKRI).
Pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat vital dan penting dalam menyiapkan sebuah negara yang cerdas, makmur, sejahtera, dan berintegritas dalam mempertahankan serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Pembangunan sumber daya manusia yang konsekuen selaras dengan kemajuan zaman sangat dibutuhkan dan perlu didukung penuh dalam menciptakan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Adapun Departemen Pendidikan Nasional di tingkat daerah sangat perlu dibantu untuk mengatur dan menaikkan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Departemen Pendidikan Nasional di tingkat daerah perlu diarahkan dan didukung dalam menciptakan pembangunan manusia yang tersebar merata pada daerah-daerah seperti Pulau Sumatera, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan pulau-pulau berpenduduk di Republik Indonesia lainnya.
Sekali lagi, Departemen Pendidikan Nasional di tingkat daerah sangat perlu didukung penuh oleh pemerintah, Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menciptakan faktor yang sangat penting di dalam tatanan perekonomian suatu negara yaitu faktor kecepatan perputaran modal yang lebih penting dari pada modal dan bersifat lipat ganda (multiplier) dalam membangun perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai bersama ini.
3. Kemudahan administrasi usaha di daerah-daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dinas Perindustrian dan Perdagangan di berbagai daerah dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu didukung oleh Departemen Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (yang diharapkan nantinya membuka cabangnya di berbagai daerah) dalam menciptakan pelayanan administrasi usaha satu pintu. Pelayanan administrasi usaha itu mencakup pembuatan SIUP, SIUJK, SIGTU, TDP dan segala perizinan usaha lainnya yang terpusat padu satu kantor (satu pintu). Hal ini untuk memudahkan para pengusaha dalam negeri dalam memulai usahanya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah seluruh Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi pengangguran dengan memperbanyak penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah seluruh Indonesia.
Untuk mendukung hal itu pula perlu diberikan suatu kemudahan yaitu percepatan pembuatan izin usaha yang cepat dalam satu minggu dan bebas dari pungutan. Sebagai contohnya pengusaha dalam membuat SIUP, SIUJK, SIGTU dan TDP bisa selesai dalam total waktu satu minggu. Dan pungutan untuk hal ini dapat disubsidi oleh pihak Departemen Keuangan. Hal ini tentunya selain untuk memudahkan para pengusaha dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang kuat dan merata namun juga dapat mengurangi pengangguran dengan memberi kemudahan terhadap penciptaan lapangan kerja. Selain itu ada baiknya subsidi ini dilakukan oleh Departemen Keuangan sebagai instrumen insentif dan subsidi silang yang nantinya akan mempercepat ekonomi di daerah-daerah dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Sehingga nantinya dengan ekonomi yang lebih cepat tersebut ekonomi daerah dapat berkembang dengan cepat dan pajak masukan kepada pemerintah pusat yaitu Departemen Keuangan juga dapat meningkat.
Oleh karena itu perlu dilakukan administrasi usaha satu pintu yang cepat dan bersubsidi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada berbagai daerah dengan dukungan dari Departemen Keuangan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (yang nantinya diharapkan membuka cabangnya di berbagai daerah) dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Hal ini jelas sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata untuk kesejahteraan segenap rakyat Indonesia tercinta.
4. Dukungan informasi pasar yang cepat dan terbarukan
Departemen Komunikasi dan Informasi di tingkat daerah perlu membangun pusat-pusat informasi ekonomi pada berbagai daerah di dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu dibangun pusat-pusat informasi yang menyediakan informasi pasar yang cepat dan terbarukan di berbagai pulau di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Papua (NKRI), Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan berbagai pulau berpenghuni lainnya di kawasan NKRI tercinta kita ini. Mungkin bisa dibangun kios-kios informasi di pedesaan, pesisir pantai dan daerah-daerah tertinggal untuk menunjang informasi pasar yang cepat dan terbarukan bagi para pelaku usaha di berbagai daerah di Republik Indonesia.
5. Dukungan pertahanan dan keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di berbagai daerah dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Untuk menciptakan sebuah kondisi perekonomian yang bertumbuh besat secara kuat dan merata di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diperkokoh oleh kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan untuk menciptakan pertahanan dan keamanan serta mengatasi berbagai ancaman terhadap perekonomian NKRI yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri Indonesia tercinta kita ini.
Oleh karena itu pihak pemerintah (Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan) dan Bank Indonesia perlu mendukung penuh TNI dan Polri dalam menciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI perlu berikan beberapa kapal induk baik itu kapal induk helikopter maupun kapal induk pesawat terbang untuk menjaga kondisi pertahanan dan keamanan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu perlu diadakan reformasi birokrasi dan pengawasan yang kuat di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia sendiri.
Dan untuk meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan pengetahuan reformasi birokrasi, pemerintah melalui Departemen Pendidikan perlu memprioritaskan adanya Sekolah Tinggi Pertahanan Keamanan dengan fokus reformasi birokrasi kepada Polri dan TNI yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat ini sumber daya manusia TNI/Polri kurang mendapatkan perhatian di dalam pendidikan dan kompetensinya hal ini ditunjukkan dengan sangat minimnya sarana yang dapat meningkatkan kompetensi TNI/Polri dalam kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu perlu dibangun suatu standar yang cukup tinggi yang mempunyai fokus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan reformasi birokrasi di badan TNI/Polri dengan memberikan tempat pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia TNI/Polri ini.
TNI/Polri juga perlu diberikan bantuan finansial berupa kenaikan gaji untuk memperkuat kondisi perekonomian sumber daya manusia TNI/Polri yang telah sangat berjasa sekali dalam mempertahankan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari berbagai ancaman baik ancaman yang berasal dari dalam negeri dan ancaman yang berasal dari dalam negeri. Dan juga perlu diutamakan reformasi birokrasi dan pengawasan yang kuat di dalam tubuh TNI/Polri sendiri untuk menciptakan kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan yang kuat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat sangat kita cintai ini.
Sekali lagi perlu diutamakan reformasi birokrasi dan pengawasan yang kuat di dalam tubuh TNI/Polri sendiri untuk menciptakan kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan yang kuat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat sangat kita cintai ini.